Pembayaran Biaya Pendidikan

Aturan Akademik

(1) Berdasarkan periode pembayarannya Biaya Pendidikan di ITTelkom Surabaya terdiri dari Biaya Pendidikan Awal Studi, Biaya Pendidikan Semesteran pada masa studi normal, dan Biaya Pendidikan Semesteran pada masa studi melebihi normal.
(2) Biaya Pendidikan di ITTelkom Surabaya terdiri dari komponen-komponen berikut:
a. UP3 (Uang Partisipasi Pengembangan Pendidikan) pada awal studi.
b. SDP2 (Sumbangan Dana Pembangunan Pendidikan) pada awal studi.
c. BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) per semester.
d. Biaya Sidang dan Wisuda pada akhir masa studi.
(3) Tarif Biaya Pendidikan untuk setiap angkatan mahasiswa baru masing-masing program studi ditetapkan oleh Institusi melalui Keputusan Rektor dan diumumkan terbuka kepada masyarakat luas. Besaran tarif Biaya Pendidikan yang berlaku pada masing-masing program studi dan atau kelas program studi untuk setiap tahun masuk studi atau setiap angkatan mahasiswa dimungkinkan berbeda yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
(4) Tarif Biaya Penyelenggaraan (BPP) pada Ayat (2) huruf c dan Ayat (3) berlaku penuh untuk seluruh jenjang pendidikan selama masa studi normal sesuai Pasal 8 dan apabila mahasiswa memerlukan penyelesaian studi dengan masa perpanjangan 2 (dua) semester.
(5) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studinya dalam masa perpanjangan selama 2 (dua) semester setelah masa studi normal sebagaimana Ayat (4), maka Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang diberlakukan pada masa perpanjangan selanjutnya sampai habis masa studi atau lulus adalah sebesar yang berlaku untuk mahasiswa baru.
(6) Di luar ketentuan biaya pada Ayat (2), mahasiswa tidak dikenakan pungutan biaya pendidikan lainnya, kecuali untuk hal-hal khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri.
(7) Pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Pendidikan dapat dilaksanakan melalui:
a. Pembayaran dari biaya sendiri.
b. Beasiswa internal Institusi dan atau beasiswa eksternal dari mitra Institusi yang ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
c. Penangguhan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berbatas waktu yang harus disampaikan melalui permohonan melalui Wakil Rektor ll sebelum masa pembayaran.
d. Pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan permohonan dan syarat-syarat tertentu, serta ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
(8) Pelunasan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan pada Ayat (4) dan (5) dimaksudkan untuk mendapatkan kunci akses ke sistem aplikasi pengambilan matakuliah, perwalian dan registrasi, yaitu:
a. bagi mahasiswa non-beasiswa sejak awal studi hingga lulus.
b. bagi mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dari seleksi Jalur Prestasi Unggulan dan The Best-3 Jalur Ujian Tulis sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (3) dan (8), dengan kewajiban pembayaran bervariasi berdasarkan pencapaian nilai lndeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
c. bagi mahasiswa Bidikmisi yang telah melampaui masa studi normal sesuai Pasal 8.
(9) Dalam hal belum terbitnya penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dapat dibebaskan dan harus dibayarkan sebagaimana Ayat (7) huruf b, bagi mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dari seleksi Jalur Prestasi Unggulan (JPU) dan The Best-3 Jalur Ujian Tulis sesuai Pasal 5 Ayat (3) dan (8), dan Bidikmisi yang belum melampaui masa studi normal menurut ketentuan Pasal 8 diijinkan untuk mengakses aplikasi registrasi ke menu pengambilan mata kuliah, perwalian hingga ke pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
(10) Apabila dalam penetapan pada Keputusan Rektor terdapat kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi para mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dalam masa studi normal sebagaimana dimaksud pada Ayat (9), kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan waktu pelunasan paling lambat sebelum masa Ujian Tengah Semester.
(11) Keterlambatan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Ayat (10) akan menyebabkan pembatalan status registrasi mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
(12) Apabila mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dan Bidikmisi belum menyelesaikan studi hingga melampaui masa studi normal sesuai ketentuan Pasal 8, maka untuk masa studi selanjutnya diberlakukan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan normal pada Ayat (5) pasal ini.
(13) Pelunasan untuk segala bentuk Layanan dan Biaya Pendidikan wajib dilaksanakan melalui jasa perbankan yang ditunjuk sebagai mitra Institusi dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan orangtua dalam melaksanakan pembayaran, serta bagi Institusi dalam menerima pembayaran dan memberikan konfirmasi pembayaran kepada mahasiswa dan orangtua, sehingga dapat mendukung kelancaran proses Registrasi dan penegakan tata kelola Institusi yang baik (Good University Governance).
(14) Pelunasan semua layanan dan Biaya Pendidikan dilarang untuk dilaksanakan dalam bentuk uang tunai ataupun transfer melalui rekening bank yang bukan merupakan milik Institusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *