Bab 5 Ketentuan Registrasi

BAB V KETENTUAN REGISTRASI
Pasal 31 Kewajiban Registrasi dan Kartu Studi Mahasiswa (KSM)

(1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi sebelum memulai suatu awal semester pada jadwal dan aturan yang ditentukan oleh Institusi untuk mencatatkan diri secara administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
(2) Untuk dapat melaksanakan registrasi, mahasiswa diwajibkan telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran biaya pendidikan dan telah mendapatkan persetujuan rencana studi pada semester yang akan berjalan dari Dosen Wali melalui proses perwalian.
(3) Proses registrasi telah berhasil dilaksanakan dan dinyatakan tuntas apabila mahasiswa sudah mencetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (26).
(4) Pengunduhan/pencetakan KSM dapat dilaksanakan secara on-line dan terjadwal, yang diumumkan melalui pengumuman tersendiri.
(5) Kelalaian mengunduh/mencetak KSM dapat menyebabkan proses registrasi mahasiswa dianggap BELUM dilaksanakan. Sebagai akibatnya aktivitas akademik seorang mahasiswa menjadi tidak diakui, karena nama mahasiswa tidak tercantum dalam daftar hadir perkuliahan, daftar hadir praktikum dan daftar peserta ujian.
(6) Data registrasi seluruh mahasiswa suatu semester dilaporkan kepada Pemerintah melalui sistem aplikasi pelaporan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), selambat-lambatnya empat minggu setelah perkuliahan berjalan, bersama-sama dengan data nilai semester sebelumnya, data Perubahan Rencana Studi sebagaimana pada Pasal 32, serta data mahasiswa
yang mengambil Cuti Akademik sebagaimana pada Pasal 40.

Pasal 32 Perubahan Rencana Studi

(1) Perubahan Rencana Studi (PRS) sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (27) dijadwalkan selama satu minggu pada minggu kedua perkuliahan. Perubahan yang dimaksudkan pada dasarnya hanya diijinkan untuk mengurangi pengambilan jumlah matakuliah.
(2) Penambahan pengambilan jumlah matakuliah hanya dapat dilakukan sebagai kompensasi pengurangan yang ditujukan untuk pemindahan kelas matakuliah apabila terjadi bentrok penjadwalan yang tidak dapat dihindarkan oleh Program Studi. Penambahan jumlah matakuliah harus melalui ijin Dosen Wali dan persetujuan Ketua Program Studi.
(3) Penyelesaian proses Perubahan Rencana Studi (PRS) juga harus ditandai dengan pengunduhan/ pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sebagaimana Pasal 31 Ayat (3), (4), dan (5).
(4) Ujung pekan Perubahan Rencana Studi (PRS) pada awal suatu semester dalam Kalender Pendidikan ITTelkom Surabaya merupakan batas (cut-off) masa tenggang untuk penutupan (closing) seluruh proses akademik pada semester sebelumnya, yaitu dengan beberapa implikasi sebagai berikut:
a. Jika mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berdasarkan sidang akademik yudisium kelulusan sebelum ujung Perubahan Rencana Studi (PRS), maka mahasiswa tersebut dianggap telah lulus studi pada semester sebelumnya, sehingga tidak diwajibkan registrasi dan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan lagi pada semester tersebut.
b. Seluruh nilai matakuliah (NMK) semester sebelumnya harus telah diunggah ke sistem akademik, karena semester tersebut telah ditutup, sehingga seluruh data akademik yang dihasilkannya sudah berada dalam status final dan siap diunggah ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) sebagaimana Pasal 31 Ayat (6).
c. Seluruh proses administrasi akademik untuk semester baru harus sudah terselesaikan dengan status final pada sistem informasi akademik Institusi, yaitu meliputi: pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan registrasi hingga pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM), persetujuan permohonan cuti akademik, persetujuan permohonan penundaan/keringanan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, persetujuan permohonan beasiswa, dan lain-lain.
d. Keterlambatan proses-proses administrasi akademik pada Ayat (4) huruf c yang tidak diselesaikan hingga ujung pekan Perubahan Rencana Studi (PRS) akan menyebabkan mahasiswa dianggap mangkir registrasi pada semester baru sebagaimana pada Pasal 41.

Pasal 33 Pembayaran Biaya Pendidikan

(1) Berdasarkan periode pembayarannya Biaya Pendidikan di ITTelkom Surabaya terdiri dari Biaya Pendidikan Awal Studi, Biaya Pendidikan Semesteran pada masa studi normal, dan Biaya Pendidikan Semesteran pada masa studi melebihi normal.
(2) Biaya Pendidikan di ITTelkom Surabaya terdiri dari komponen-komponen berikut:
a. UP3 (Uang Partisipasi Pengembangan Pendidikan) pada awal studi.
b. SDP2 (Sumbangan Dana Pembangunan Pendidikan) pada awal studi.
c. BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) per semester.
d. Biaya Sidang dan Wisuda pada akhir masa studi.
(3) Tarif Biaya Pendidikan untuk setiap angkatan mahasiswa baru masing-masing program studi ditetapkan oleh Institusi melalui Keputusan Rektor dan diumumkan terbuka kepada masyarakat luas. Besaran tarif Biaya Pendidikan yang berlaku pada masing-masing program studi dan atau kelas program studi untuk setiap tahun masuk studi atau setiap angkatan mahasiswa dimungkinkan berbeda yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
(4) Tarif Biaya Penyelenggaraan (BPP) pada Ayat (2) huruf c dan Ayat (3) berlaku penuh untuk seluruh jenjang pendidikan selama masa studi normal sesuai Pasal 8 dan apabila mahasiswa memerlukan penyelesaian studi dengan masa perpanjangan 2 (dua) semester.
(5) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studinya dalam masa perpanjangan selama 2 (dua) semester setelah masa studi normal sebagaimana Ayat (4), maka Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang diberlakukan pada masa perpanjangan selanjutnya sampai habis masa studi atau lulus adalah sebesar yang berlaku untuk mahasiswa baru.
(6) Di luar ketentuan biaya pada Ayat (2), mahasiswa tidak dikenakan pungutan biaya pendidikan lainnya, kecuali untuk hal-hal khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri.
(7) Pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Pendidikan dapat dilaksanakan melalui:
a. Pembayaran dari biaya sendiri.
b. Beasiswa internal Institusi dan atau beasiswa eksternal dari mitra Institusi yang ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
c. Penangguhan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berbatas waktu yang harus disampaikan melalui permohonan melalui Wakil Rektor ll sebelum masa pembayaran.
d. Pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan permohonan dan syarat-syarat tertentu, serta ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
(8) Pelunasan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan pada Ayat (4) dan (5) dimaksudkan untuk mendapatkan kunci akses ke sistem aplikasi pengambilan matakuliah, perwalian dan registrasi, yaitu:
a. bagi mahasiswa non-beasiswa sejak awal studi hingga lulus.
b. bagi mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dari seleksi Jalur Prestasi Unggulan dan The Best-3 Jalur Ujian Tulis sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (3) dan (8), dengan kewajiban pembayaran bervariasi berdasarkan pencapaian nilai lndeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
c. bagi mahasiswa Bidikmisi yang telah melampaui masa studi normal sesuai Pasal 8.
(9) Dalam hal belum terbitnya penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dapat dibebaskan dan harus dibayarkan sebagaimana Ayat (7) huruf b, bagi mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dari seleksi Jalur Prestasi Unggulan (JPU) dan The Best-3 Jalur Ujian Tulis sesuai Pasal 5 Ayat (3) dan (8), dan Bidikmisi yang belum melampaui masa studi normal menurut ketentuan Pasal 8 diijinkan untuk mengakses aplikasi registrasi ke menu pengambilan mata kuliah, perwalian hingga ke pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
(10) Apabila dalam penetapan pada Keputusan Rektor terdapat kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi para mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dalam masa studi normal sebagaimana dimaksud pada Ayat (9), kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan waktu pelunasan paling lambat sebelum masa Ujian Tengah Semester.
(11) Keterlambatan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Ayat (10) akan menyebabkan pembatalan status registrasi mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
(12) Apabila mahasiswa dengan Beasiswa Unggulan dan Bidikmisi belum menyelesaikan studi hingga melampaui masa studi normal sesuai ketentuan Pasal 8, maka untuk masa studi selanjutnya diberlakukan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan normal pada Ayat (5) pasal ini.
(13) Pelunasan untuk segala bentuk Layanan dan Biaya Pendidikan wajib dilaksanakan melalui jasa perbankan yang ditunjuk sebagai mitra Institusi dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan orangtua dalam melaksanakan pembayaran, serta bagi Institusi dalam menerima pembayaran dan memberikan konfirmasi pembayaran kepada mahasiswa dan orangtua, sehingga dapat mendukung kelancaran proses Registrasi dan penegakan tata kelola Institusi yang baik (Good University Governance).
(14) Pelunasan semua layanan dan Biaya Pendidikan dilarang untuk dilaksanakan dalam bentuk uang tunai ataupun transfer melalui rekening bank yang bukan merupakan milik Institusi.

Pasal 34 Perwalian

(1) Perwalian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat (21) merupakan hak bagi mahasiswa untuk mendapatkannya paling sedikit 3 (tiga) kali tatap muka langsung dalam setiap semester secara on-site di kampus.
(2) Pelaksanaan perwalian dapat dilakukan melalui konsultasi pribadi maupun secara bersamasama seluruh mahasiswa yang berada dalam bimbingan perwalian seorang Dosen Wali.
(3) Perwalian dapat dilaksanakan secara on-site di kampus maupun secara online melalui media internet dengan menggunakan aplikasi perwalian, dengan menyesuaikan jadwal dan kondisi mahasiswa maupun Dosen Wali.
(4) Salah satu sesi perwalian yang wajib dilaksanakan adalah proses konsultasi dan persetujuan Dosen Wali mengenai rencana studi pada semester yang akan berjalan.
(5) Perwalian bersama sebagaimana pada Ayat (2) ataupun perwalian online sebagaimana pada Ayat (3) tidak menghilangkan hak mahasiswa untuk melakukan perwalian secara pribadi melalui tatap muka langsung dengan Dosen Wali sebagaimana pada Ayat (2).

Pasal 35 Perwalian On-line

(1) Proses persetujuan Dosen Wali mengenai rencana studi mahasiswa merupakan bagian dari proses administrasi her-registrasi pada setiap awal semester yang dilakukan secara online.
(2) Persetujuan rencana studi secara on-line dilakukan setelah mahasiswa mengajukan rencana studinya secara on-line pula.
(3) Persetujuan rencana studi secara online tidak meniadakan hak mahasiswa untuk berkonsultasi melalui tatap muka secara langsung kepada Dosen Wali.

Pasal 36 Tugas dan Wewenang Dosen Wali

(1) Dosen Wali adalah seorang dosen tetap ITTelkom Surabaya yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Rektor sebagai representatif Institusi untuk melaksanakan pembinaan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Institusi/Fakultas/Program Pendidikan dengan orangtua mahasiswa.
(2) Tugas dan wewenang Dosen Wali/Penasehat Akademik berkenaan dengan aspek akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
a. Memberikan bimbingan dan persetujuan rencana studi bagi mahasiswa perwaliannya, dengan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.
b. Memberikan arahan kepada mahasiswa perwaliannya dalam mengikuti kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler, sehingga diperoleh hasil studi yang optimal.
c. Mengikuti perkembangan/kemajuan studi mahasiswa perwaliannya sebagai bahan untuk menentukan penanganan selanjutnya.
d. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa dalam mengajukan permohonan Sidang Akademik yang menentukan status dan atau kelulusan tahap pendidikannya.
(3) Tugas dan wewenang Dosen Wali/Penasehat Akademik berkenaan dengan aspek nonakademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
a. Membantu mencarikan jalan penyelesaian masalah-masalah pribadi mahasiswa yang berkaitan dengan kemajuan studi.
b. Memberikan rekomendasi untuk keperluan-keperluan tertentu yang berkaitan dengan kelancaran studi mahasiswa.
c. Memberikan motivasi dan dorongan belajar kepada mahasiswa.
(4) Untuk menangani masalah non-akademik yang dirasakan membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional psikolog, maka Dosen Wali/Penasehat Akademik dapat memberikan rujukan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan konseling.

Pasal 37 Ketentuan Status Mahasiswa

(1) Status Mahasiswa adalah status pencatatan administratif seorang mahasiswa, yaitu sebagai mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan studi atau sedang mengambil cuti akademik.
(2) Pencatatan status mahasiswa aktif dan mahasiswa cuti akademik dilakukan pada setiap awal semester, yang dilaporkan kepada Pemerintah melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) sebagaimana pada Pasal 31 Ayat (6).
(3) Status mahasiswa percobaan, yaitu suatu masa satu atau dua semester ketika diberlakukan pemantauan khusus kepada mahasiswa terhadap prestasi pembelajarannya, karena pada semester sebelumnya melaksanakan/mengalami hal-hal tertentu dengan ketentuan percobaan sebagaimana diatur pada Pasal 42.

Pasal 38 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

(1) Kartu Tanda Mahasiswa diberikan sebagai penanda bagi seseorang yang berstatus mahasiswa.
(2) Kartu Tanda Mahasiswa diterbitkan secara resmi oleh Institusi pada awal masa studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan memuat identitas diri, identitas studi dan Institusi.
(3) Dalam merepresentasikan status sebagai mahasiswa aktif, Kartu Tanda Mahasiswa memiliki masa berlaku intrinsik untuk setiap semester sebagaimana Pasal 7 Ayat (5), yaitu:
a. Semester Ganjil Tahun Akademik (T)/(T+1) :01 Agustus (T) s.d. 31 Januari (T+1)
b. Semester Genap Tahun Akademik (T)/(T+1) :01 Februari (T+1) s.d. 31 Juli (T+1)
(4) Kartu Tanda Mahasiswa setiap mahasiswa berlaku sejak awal masa studi hingga berakhirnya studi mahasiswa yang bersangkutan di ITTelkom Surabaya, baik disebabkan oleh kelulusannya maupun karena berhenti sebelum lulus.
(5) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dapat dikerjasamakan (co-branding) dengan kartu jasa keuangan melalui kerjasama Institusi dengan perusahaan pengelola jasa keuangan.
(6) Dalam hal Kartu Tanda Mahasiswa merupakan kartu co-branding dengan kartu jasa keuangan sebagaimana Ayat (5), keberlakuan intrinsik kartu tersebut sebagai Kartu Tanda Mahasiswa telah berakhir ketika mahasiswa pemegang kartu tidak lagi menjadi mahasiswa dan hanya keberlakuan sebagai kartu jasa keuangan hingga penggantian dengan kartu fungsi tunggal.

Pasal 39 Perpanjangan Status Mahasiswa dan Masa Berlaku Kartu Tanda Mahasiswa

(1) Status mahasiswa aktif dan masa berlaku intrinsik semesteran Kartu Tanda Mahasiswa yang dipegangnya dapat diberikan perpanjangan otomatis oleh Institusi, sehingga mahasiswatersebut masih tercatat sebagai mahasiswa  semester yang lalu dan belum tercatat sebagai mahasiswa semester berikutnya, meskipun kalender semester berikutnya sudah berjalan.
(2) Masa perpanjangan otomatis untuk status mahasiswa aktif berikut masa berlaku Kartu Tanda Mahasiswa yang dipegang oleh seorang mahasiswa sebagaimana Ayat (1) dapat diberikan melebihi ketentuan yang diatur pada Pasal 38 Ayat (3), paling lama hingga hari terakhir pada ujung masa Perubahan Rencana Studi semester berikutnya.
(3) Apabila sebelum berakhirnya masa perpanjangan status sebagaimana Ayat (2) seorang mahasiswa mendapatkan penetapan kelulusan studi atau pemberhentian studi dari Sidang Akademik, sehingga tidak harus melanjutkan studi pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut tidak diwajibkan melaksanakan registrasi semester berikutnya dan karena itu tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
(4) Apabila hingga berakhirnya masa perpanjangan status sebagaimana Ayat (2) seorang mahasiswa tidak/belum mendapatkan penetapan kelulusan studi atau pemberhentian studi dari Sidang Akademik, sehingga harus melanjutkan studi pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut diwajibkan melaksanakan registrasi semester berikutnya dan karena itu dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya masa Perubahan Rencana Studi sebagaimana Pasal 2.
(5) Masa perpanjangan otomatis untuk status mahasiswa aktif dan masa berlaku Kartu Tanda Mahasiswa juga diberikan melebihi ketentuan yang diatur pada Pasal 31 Ayat (3), yaitu bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktik pada masa peralihan antar-dua semester, tetapi belum dilaksanakan registrasi semester baru.
(6) Masa perpanjangan otomatis untuk status mahasiswa aktif dan masa berlaku Kartu Tanda Mahasiswa bagi mahasiswa Kerja Praktik diberikan hingga tiba saatnya bagi yang bersangkutan untuk diwajibkan melaksanakan registrasi semester baru, sesuai ketentuan persyaratan dan jadwal registrasi reguler yang ditentukan oleh Institusi.

Pasal 40 Cuti Akademik

(1) Cuti Akademik adalah ijin yang diberikan oleh Rektor bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) semester berturut-turut.
(2) Cuti Akademik tidak mengakibatkan bertambahnya batas masa studi maksimal.
(3) Syarat seorang mahasiswa untuk dapat mengajukan permohonan Cuti Akademik adalah:
a. Menderita sakit yang memerlukan perawatan cukup lama, yang dapat mengganggu kegiatan akademik, yang dikukuhkan dengan Surat keterangan Dokter yang ditunjuk.
b. Mengalami kesulitan ekonomi keluarga yang dikukuhkan dengan Surat Keterangan Orangtua/Wali/tempat bekerja, fotocopy Kartu Keluarga, dan keterangan Pamongpraja tempat asal mahasiswa yang bersangkutan.
(4) Cuti Akademik tidak diperkenan bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan perkuliahan Tingkat-1 dan belum lulus Tahap Pertama Bersama (TPB)/Tingkat-1.
(5) Pengajuan permohonan Cuti Akademik untuk suatu semester, selambat lambatnya pada masa Perubahan Rencana Studi semester berjalan sebagaimana pada Pasal 32 Ayat (1).
(6) Permohonan Cuti Akademik ditujukan kepada Rektor u. p. Wakil Rektor l (Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama) dan harus disetujui orangtua, Dosen Wali, Ketua Program Studi dan Dekan.
(7) Dalam hal permohonan Cuti Akademik pada suatu semester telah diajukan dalam waktu yang tidak melampaui ketentuan sebagaimana pada Ayat (5), apabila permohonan tersebut disetujui, maka persetujuan terhadap permohonan Cuti Akademik ditetapkan melalui Keputusan Rektor u. p. Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama).
(8) Mahasiswa yang sedang melaksanakan cuti akademik tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk semester yang bersangkutan, tetapi dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Status sebesar 10% dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa tersebut.
(9) Apabila mahasiswa telah menyelesaikan Cuti Akademik, maka pada saat melanjutkan studi pada semester berikutnya diberlakukan status mahasiswa percobaan selama masa yang sama dengan masa cutinya sesuai ketentuan Pasal 42.

Pasal 41 Mahasiswa Tidak Registrasi dan Terkena Sanksi Skorsing

(1) Mahasiswa tidak registrasi (mangkir) adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan pada awal semester, sehingga tidak tercatat sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
(2) Mahasiswa terkena sanksi skorsing adalah mahasiswa yang statusnya sebagai mahasiswa sedang dibekukan akibat terkena sanksi pelanggaran akademik dan atau non-akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester.
(3) Mahasiswa mangkir dan terkena skorsing, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester yang bersangkutan, sehingga akan diperlakukan sebagai anggota masyarakat umum lainnya.
(4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi ulang selama 1 (satu) semester, apabila pada semester berikutnya akan mendaftar diri kembali, maka:
a. Harus mengajukan permohonan dan menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dosen Wali yang diperkuat oleh Ketua Program Studi yang ditujukan kepada Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama).
b. Permohonan dapat disetujui/ditolak oleh Wakil Rektor I berdasarkan bisa atau tidaknya diterima alasan mangkir dan kemungkinan masih dapat diselesaikannya beban studi Ianjutan dalam rentang masa studi tersisa.
c. Jika permohonan diterima, status kemahasiswaan yang bersangkutan adalah sebagai Mahasiswa Percobaan selama 1 (satu) semester sesuai Pasal 42.
d. Jika setelah 1 (satu) semester masa percobaan dapat melampaui masa percobaan sesuai Pasal 42, maka status mahasiswa percobaan diubah menjadi mahasiswa biasa;
e. Jika setelah berjalan 1 (satu) semester tidak berhasil melampaui masa percobaan sesuai ketentuan Pasal 42, maka status mahasiswa akan digugurkan dan mahasiswa tersebut tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa ITTelkom Surabaya lagi.
(5) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri, sehingga mahasiswa tersebut dikeluarkan dari daftar mahasiswa aktif di ITTelkom Surabaya maupun dari daftar laporan ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) sesuai Pasal 31 Ayat (6). Jika pada semester berikutnya mendaftar diri, maka:
a. Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor, dilampiri dengan Surat Rekomendasi dari Dosen Wali yang diperkuat oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
b. Permohonan dapat disetujui/ditolak oleh Rektor berdasarkan persetujuan Dekan serta berkenaan dengan bisa atau tidaknya diterima alasan mangkir dan kemungkinan masih dapat diselesaikannya beban studi lanjutan dalam rentang masa studi tersisa.
c. Jika permohonan diterima, status kemahasiswaan yang bersangkutan adalah sebagai Mahasiswa Percobaan selama 2 (dua) semester sesuai Pasal 42.
d. Jika mahasiswa berhasil melampauai masa percobaan 2 (dua) semester berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 42, maka status mahasiswa percobaan akan diubah menjadi mahasiswa biasa pada semester berikutnya.
e. Jika tidak berhasil melampaui 1 (satu) atau 2 (dua) semester masa percobaan sesuai ketentuan Pasal 42, maka status mahasiswa akan digugurkan dan tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa ITTelkom Surabaya lagi.
(6) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi ulang selama dua semester berturut-turut dan tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dari ITTelkom Surabaya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor setelah direkomendasikan oleh Sidang Akademik.
(7) Dalam hal permohonan registrasi kembali setelah mangkir disetujui, di samping terkena kewajiban membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk masa studi pada semester yang akan diikuti, mahasiswa tetap diwajibkan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan secara penuh (100%) untuk setiap semester pada masa yang bersangkutan mangkir.
(8) Mahasiswa yang sedang menjalani sanksi skorsing tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk semester yang bersangkutan, tetapi diwajibkan melaksanakan registrasi 0 SKS dan dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Status sebesar 10% dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku bagi mahasiswa tersebut.
(9) Masa mangkir tidak registrasi dan masa skorsing tidak menambah masa studi maksimum seorang mahasiswa sesuai dengan program studi yang bersangkutan sebagaimana pada Pasal 8.

Pasal 42 Mahasiswa Percobaan

(1) Mahasiswa Percobaan adalah status pemantauan khusus yang diberlakukan kepada mahasiswa selama satu atau dua semester, karena hal-hal sebagai berikut:
a. Disetujui melanjutkan studi setelah semester sebelumnya mencapai prestasi akademik di bawah Kinerja Studi Minimal sesuai Pasal 18 (masa percobaan satu semester);
b. Disetujui melanjutkan studi setelah mengambil cuti akademik selama satu atau dua semester sesuai Pasal 40 (masa percobaan satu atau dua semester, sesuai masa cuti);
c. Disetujui melanjutkan studi setelah menjadi mangkir registrasi satu atau dua semester sesuai Pasal 41 (masa percobaan satu atau dua semester, sesuai masa mangkir);
d. Disetujui melanjutkan studi setelah terkena sanksi skorsing sesuai Pasal 41 (masa percobaan satu atau dua semester, sesuai masa skorsing);
(2) Untuk Mahasiswa Percobaan pada Program Sarjana:
a. Jumlah SKS yang diambil maksimum 20 SKS;
b. lndeks Prestasi Semester yang harus dicapai minimum 2,00.
(3) Untuk masa percobaan satu semester, mahasiswa diijinkan melanjutkan studi pada semester berikutnya dan berubah status menjadi mahasiswa biasa hanya jika memenuhi ketentuan Ayat (2) untuk Program Sarjana.
(4) Untuk masa percobaan dua semester:
a. mahasiswa diijinkan melanjutkan studi pada semester kedua masa percobaan hanya jika dapat memenuhi ketentuan Ayat (2) untuk Program Sarjana,
b. mahasiswa diijinkan melanjutkan studi pada semester berikutnya dan berubah status menjadi mahasiswa biasa hanya jika dapat memenuhi ketentuan Ayat (2) untuk Program Sarjana.
(5) Mahasiswa Percobaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan Ayat (2) sampai Ayat (4) tidak diperkenankan melanjutkan studi di ITTelkom Surabaya.